Kepala Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI Helmizar saat membuka FGD di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (12/8/2022). Foto: Prima/nvl

Pusat Kajian Anggaran (PKA) DPR RI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) membahas 'Efektivitas Pemberian PMN bagi BUMN Guna Mendukung Ketahanan Pangan' dengan sejumlah BUMN Pangan. Pasalnya, pemberian PMN sebesar Rp2 triliun kepada BUMN Pangan perlu dikawal dengan sebaik-baiknya oleh seluruh stakeholder terkait, termasuk oleh DPR RI agar implementasi sesuai dengan tujuan. 

Demikian pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI Helmizar saat membuka FGD di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (12/8/2022). Dirinya menekankan pemberian tambahan PMN tersebut diharapkan bisa meningkatkan kapasitas usaha,  memperbaiki struktur permodalan, hingga mempeluas kemampuan pendanaan BUMN. 

"Selaku agent of value creator dan agent of development, BUMN hadir sebagai bagian dari pembangunan Indonesia. Untuk itu, pemerintah memberikan dukungan alokasi pembiayaan anggaran melalui tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang digunakan untuk mendukung agenda program prioritas nasional," tutur Helmizar dihadapan puluhan para tenaga ahli DPR RI. 

Lebih rinci, ia memaparkan berdasarkan kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI  dengan Menteri BUMN RI bersepakat menyetujui usulan PMN BUMN tahun 2023 sebesar Rp73,2 triliun dimana ID Food mendapatkan alokasi PMN sebesar Rp2 triliun. Rencananya, tambahan PMN digunakan untuk memperbaiki struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha perusahaan, meningkatkan inklusivitas petani, peternak dan nelayan, serta menjadi perusahaan pangan berkelas dunia.

Walaupun begitu, Helmizar menyampaikan sejumlah catatan agar tambahan PMN yang diberikan nantinya bisa diserap secara efektif sekaligus maksimal. Di antaranya PKA DPR RI menyarankan agar pemerintah menetapkan KPI kepada ID Food selaku holding BUMN pangan agar setiap program kerja yang dilaksanakan bisa terukur, dan komprehensif. 

Selain itu, ia meminta ID Food sebagai penerima PMN bersama pemerintah menyusun indikator berdasar Total Impact Measurement and Management (TIMM) yang terdiri dari 4 aspek dampak yaitu dampak sosial, dampak lingkungan, dampak perpajakan dan dampak ekonomi. 

Terakhir, dirinya berpandangan BUMN Pangan harus melakukan bisnis setiap sektor pangan secara terintegrasi (hulu-hilir). Tentu saja, hal ini vital supaya ketahanan pangan yang dicita-citakan oleh Pemerintah Indonesia terwujud nyata.

"Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat diperoleh data dan informasi yang akurat dan terkini mengenai Penyertaan Modal Negara pada ID Food yang diperlukan untuk penyusunan kajian. Kajian tersebut nantinya akan diserahkan kepada Anggota Dewan Komisi VI," tandas Helmizar. (ts/aha)